RANGKUMAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

RESUME HUKUM PERBURUHAN / KETENAGAKERJAAN

PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN/HUKUM KETENAGA-KERJAAN

Istilah buruh dan Hukum Perburuhan dan Pendapat ahli tentang Hukum Perburuhan

Banyak rumusan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan diberikan oleh para ahli hukum, maupun pendapat yang satu dan yang lainnya berlainan bunyinya. Rumusan diberikan antara lain dari :

1.  MOLENAAR

Hukum perburuhan/ARBEIDSRECHT adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain.

2.  M.G. LEVENBACH

Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja.

Dalam pengertian tersebut hubungan kerja  tidak hanya mengatur mereka yang terikat pada hubungan kerja saja, melainkan termasuk juga peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja. Contoh : peraturan untuk magang.

3.  Prof. IMAN SOEPOMO

Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan batas kerja

• Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

• Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

1. anak sekolah dan mahasiswa
2. para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
3. para pengangguran sukarela

Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum :

·           yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

·           yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

·           yang berada di wilayah Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan miliknya yang bekedudukan di Indonesia (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Perusahaan adalah :

1.  Setiap bentuk usaha yang berbadan hukm atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.   Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Sifat Hukum Perburuhan dan Obyek Hukum Perburuhan

Sifat Hukum Perburuhan adalah keperdataan yaitu mengatur kepentingan hubungan antar orang denganorang lain atau perseorangan. Dan diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perjanjian Kerja title VII A. dan Hukum Peburuhan juga bersifat Hukum Publik. (Pasal 1338 KUH. Perdata)

Obyek  materil dari Hukum Perburuhan adalah Karya Manusia dan objek formil dari Hukum Perburuhan adalah ada kaitanya dengan kerja manusia yang bersifat ekonomis.

31 Maret 2014

PENGERTIAN DAN SUMBER- SUMBER HUKUM PERBURUHAN

Sumber - sumber Hukum Perburuhan/ KetenagaKerjaan

Sumber hukum perburuhan adalah : segala sesuatu dimana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai permasalahan perburuhan, yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan.

Sumber hukum perburuhan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

·             Sumber hukum yang tertulis.

·             Sumber hukum yang tidak tertulis.

Sumber hukum yang tertulis adalah

1.          Kebiasaan (Kebisaaan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan)

2.    Perjanjian (Perjanjian yang dibuat antara majikan dan buruh atau perjanjian yang dibuat antara majikan dengan serikat pekerja/buruh.

3.          Peraturan Perusahaan (Peraturan yang dibuat oleh Pengusaha)

4.          Putusan ( Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial/PPHI ataupun arbitrase)

5.          Peraturan perundang- undangan ( UU No. 13 Tahun 2003, UU No 2/2004 dan sebagianya)

6.   Konvensi ILO (konvensi No.100 1951 mengenai pengupahan yang sama antar laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama)

7.          Traktat.

Keselamatan Kerja (K 3 ) dan Perlindungan

Dasar - dasar Keselamatan Kesehatan Kerja (K 3)

Perlindungan kerja di dalam hukum ketenagakerjaan banyak ragamnya, namun yang akan dibahas dalam bab ini hanya dua macam yaitu :

A.Kesehatan kerja yang diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

B. Keselamatan kerja yang diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, yang merupakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama yang masih relevan digunakan.

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 YANG MENGATUR TENTANG KESEHATAN KERJA

Materi kesehatan kerja ini meliputi :

1.        Pekerjaan anak.

2.        Pekerjaan perempuan pada (malam hari).

3.        Waktu kerja.

4.        Waktu istirahat.

5.        Hak khusus wanita

-              Pasal 81 mengatur cuti haid.

-              Pasal 82 mengatur cuti hamil.

-              Pasl 83 mengatur tentang menyusui anaknya pada waktu kerja.

-              Pasal 84 mengatur tentang hak mendapatkan upah pada saat mengambil cuti dan hak khusus wanita.

 PEKERJAAN ANAK

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketengakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah “Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di jelaskan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 68 tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (Pasal 69 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi syarat :

a.         Ijin tertulis dari orang tua/wali.

b.        Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha.

c.         Waktu kerja maksimum 3 jam.

d.        Dilakukan pada siang hari dan tidak menganggu waktu sekolah.

e.         Memberi perlindungan keselamatan dan keehatan kerja.

f.         Adanya hubungan kerja yang jelas.

g.        Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa : “Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk”. Pekerjaan yang terburuk tersebut meliputi : (Pasal 74 ayat  (2)).

a.         Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya.

b.        Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

c.         Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno dan perjudian.

d.        Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak ditetapkan dalam Kep. Men. No. 235/MEN/2003 yang meliputi :

a.         Pekerjaan pembuatan, perakitan / pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin-mesin bor, gerinda, mesin bubut, mesin produksi, alat berat seperti traktor, dapur peleburan, bejana penimbun, bejana pengangkut.

b.        Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik sepert pekerjaan yang di bawah tanah, pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik/gas.

c.         Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.

d.        Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.

e.         Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu misalnya pekerjaan konstruksi, bangunan, irigasi, jalan.

f.         Pekerjaan yang membahayakan moral anak misalnya pekerjaan yang di karaoke, diskotik, promosi minuman keras.

PEKERJAAN PEREMPUAN PADA MALAM HARI

Definisi tentang perempuan yang bekerja pada malam hari tidak diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 namun pada Pasal 76 ayat (1) menjelaskan bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang di pekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.

Selanjutnya menurut Pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.

Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 pagi wajib :

a.         Memberikan makanan dan minuman bergizi.

b.        Menjaga kesusilaan dan kemanan selama di tempat kerja (Pasal 76 ayat (3)).

Ketentuan tersebut masih ditambah, bahwa pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib menyediakan antar jemput (Pasal 76 ayat (4)).

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Kep. Men. No. 224/MEN/2003.

WAKTU KERJA

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai bunyi Pasal 77 ayat (2). Waktu kerja diatur sebagai barikut :

a.         7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

b.        8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja seperti yang diatur Pasal 77 ayat (2) tersebut, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.         Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

b.        Waktu kerja lembur paling banyak 3 jam dalam  sehari dan 14 jam dalam 1 minggu (Pasal 78 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan melebihi waktu kerja tersebut diatas wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat (2)).

Ketentuan pembayaran upah lembur diatur di dalam Kep. Men. No. 102/MEN/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

WAKTU ISTIRAHAT

Menurut bunyi Pasal 79 ayat (1), pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat dan cuti tersebut menurut bunyi Pasal 79 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a.              Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.

b.             Istirahat mingguan, 1 hari untuk  6 hari kerja dalam 1 minggu, 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu

c.              Cuti tahunan, 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

d.             Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan ke 8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus. (Hak istirahat penjang ini hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tertentu yang diatur Keputusan Menteri).

HAK KHUSUS WANITA

Yang dimaksud hak khusus wanita adalah hak yang didapat wanita karena sifat kodratnya sebagai wanita yang tiap bulannya haid dan setelah menikah kemudian hamil dan melahirkan anak. Hak khusus wanita ini dilindungi oleh Undang-Undang dengan memberikan cuti haid dan cuti hamil.

Ketentuan tentang cuti haid diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi : Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Pelaksanaan ketentuan cuti haid tersebut diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1), pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan.

Menurut Pasal 83, pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84 memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang menggunakan hak waktu istirahat seperti yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, c, d (mengambil istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang), Pasal 80 (melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya) Pasal 82 (mengambil cuti haid, cuti keguguran kandungan) berhak mendapat upah penuh.

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 YANG MENGATUR TENTANG KESELAMATAN KERJA

Perlindungan keselamatan kerja masih diatur dengan Undang-Undang lama No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang tersebut diundangkan menggantikan Peraturan Keamanan Kerja yang diatur dalam VEILIGHEIDS REGLEMENT tahun 1910 yang mempunyai sifat REPRESIF (mengatasi setelah terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja), berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang mempunyai sifat PREVENTIF (mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja).

Sifat Preventif diperlukan sekali pada saat ini karena dengan peraturan yang maju akan memberikan rasa aman bagi pekerja, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Yang dimaksud keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, lingkungan dan cara-cara melakukan pekerjaan.

Keselamatan kerja tersebut berlaku dalam ruang lingkup tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Yang dimaksud tempat kerja adalah tiap ruangan, lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.

Dengan perumusan tadi, ruang lingkup berlakunya Undang-Undang    No. 1 Tahun 1970 ini ditentukan oleh tiga unsur ialah :

1.  Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.

2.  Adanya pekerja yang bekerja di suatu usaha.

3.  Adanya bahaya kerja di tempat kerja.

TUJUAN KESELAMATAN KERJA

a.         Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan.

b.        Menjamin keselamatan orang lain yang ada di tempat kerja.

c.         Memelihara sumber produksi agar dipergunakan secara aman dan efisien.

14 April 2014

PERJANJIAN KERJA

Pengupahan Buruh dan macam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pada dasarnya, sahnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), perjanjian kerja pada umumnya yaitu :

1.        sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.        kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.        suatu hal tertentu;

4.        suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif pada angka 1 dan angka 2, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat obyektif pada angka 3 dan angka 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian kerja menurut Ps 1601 a s/d y UU perburuhan yaitu :

·         Adanya pekerja  yang jelas

·         Adanya perintah yang jelas

·         Adanya upah

·         Adanya waktu tertentu

 Pasal 51

1)      Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

2)      Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan   peraturan  perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52

1)   Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

            a. kesepakatan kedua belah pihak;

            b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

            c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

            d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

            kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

3)      Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan

      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 53

 Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

a.         nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b.         nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c.         jabatan atau jenis pekerjaan;

d.        tempat pekerjaan;

e.         besarnya upah dan cara pembayarannya;

f.          syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan                                              pekerja/buruh;

g.         mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h.         tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan    peraturan perundang undangan yang berlaku.

 (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 93 ayat (1)      Menjelaskan bahwa upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan (NO WORK NO PAY).

Komponen upah terdiri atas :

1.  Upah pokok (upah pokok yang dibayarkan kepada buruh menurut tingakt dan jenis pekerjaan yang besarnya ditentukan oleh perjanjian)
2. Tunjangan tetap ( dibayarkan secara teratur dan tetap dibayarkan bersamaan dengan upah pokok)
3.  Tunjangan tidak tetap (karena prestasi )
4. Yang bukan termasuk komponen Upah :1.      Fasilitas 2.      Bonus 3.      Tunjangan Hari Raya
5. Upah mimum terdiri atas :Upah minimum Provinsi/kota/kab ,Upah minimum sektoral regional

Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya

sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah

yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, diantara pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerja-kan pekerja dengan membayar upah.

Di dalam hubungan kerja demikian dapat terjadi adanya :

1.  Perjanjian kerja

Ø   Perjanjian kerja waktu tertentu /PKWT.

Ø   Perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT.

2.  Perjanjian pemborongan.

3.  Perjanjian kerja bersama.

4.  Peraturan perusahaan.

PERJANJIAN KERJA

Diatur dalam Pasal 51 – 63.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14).

BENTUK PERJANJIAN KERJA : (Pasal 51)

a.   Tertulis, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.  Lisan.

DIBUAT ATAS DASAR : (Pasal 52) adopsi psl 1320 KUHPerdata

a.   Kesepakatan kedua belah pihak.

b.  Kemampuan/ kecakapan melakukan perbuatan hokum. (>18 th)

c.   Ada pekerjaan yang diperjanjian.

d.  Pekerjaan tidak bertentangan dengan :

• ketertiban umum;
•  kesusilaan;
•   peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketentuan a dan b dapat dibatalkan sedangkan perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan c    dan d batal demi hukum.

SYARAT PERJANJIAN KERJA TERTULIS : (Pasal 54)

a.   Memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.

b.  Memuat nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja.

c.   Jabatan, jenis pekerjaan.

d.  Tempat pekerjaan.

e.   Besarnya upah dan cara pembayaran.

f.    Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

g.   Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

h.  Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

i.     Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja tersebut dibuat rangkap 2 dan tidak dapat ditarik kembali/ diubah kecuali atas persetujuan para pihak yang membuat perjanjian kerja.

MACAM PERJANJIAN KERJA  (Pasal 56 ayat (1))

a.   Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / Kontrak Kerja dibuat atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika dibuat secara tidak tertulis maka akan dinyatakan sebagai perjanjian untuk waktu tidak tertentu.

Bila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, bila ada salah tafsir antara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Bila disyaratkan masa percobaan maka masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu.

Pekerjaan itu adalah :

·         Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.

·         Pekerjaan yang selsesainya kurang dari 3 tahun atau paling    lama 3 tahun.

·         Pekerjaan yang bersifat musiman.

·         Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru/masih dalam percobaan/penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui, hanya dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun saja.

b.  Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)

Dapat mengsyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan.

Dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah minimum yang berlaku.

Pengaturan Hubungan Kerja

Perjanjian kerja tertentu diharuskan untuk membuat secara tertulis yaitu :

a)    Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Dibuat antara awak kapal dengan perusahaan atau dengan nahkoda yang mewakili pengusaha.

b)   Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Dibuat antara perusahaan pengerah tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri.

c)    Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Daerah(AKAD)

Dibuat antara tenaga kerja dengan perusahaan pemakai yang memuat persyaratan-persyaratan baik dalam pengerahan maupun yang berlaku sewaktu pekerja sudah bekerja.

d)   Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu (Kontrak)

Dibuat antara pekerja dengan perusahaan yang memuat persyaratan dan kondisi didalam bekerja

21 April 2014

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA dan Outsourcing

Bilamanakah Perjanjian kerja berakhir?

1.  Pekerja meninggal dunia;

2.  Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

3. Adanya putusan pengadilan dan / atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan      hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

4.Adanya situasi atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pemborongan pekerjaan (OUTSOURCING) diatur dalam Pasal 64 – 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Terminologi outsourcing memang hanya terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang mengatur perjanjian di mana pihak yang pertama pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Sementara itu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing. Praktek outsourcing dalam Undang-Undang tersebut dikenal dengan dua bentuk yakni pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Ungkapan tersebut diatur dalam Pasal 64.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan harus dibuat secara tertulis, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat :

a.         dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b.        dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c.         merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

d.        tidak menghambat proses produksi secara langsung;

e.         perusahaan penerima pemborongan harus berbadan hukum.

BERAKHIRNYA OUTSOURCING

a.              Pekerjaan telah selesai, setelah melalui masa pemeliharaan.

b.             Pembatalan perjanjian.

c.              Kematian pemborong.

d.             Pemborong pailit.

e.              Pemutusan perjanjian.

f.              Persetujuan kedua belah pihak

19 Mei 2014

SARAN PENUNJANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Serikat Pekerja/Serikat Buruh , lembaga Kerjasam Bipartrit, Tripartit

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat 16 UU No 13/2003)

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana-sarana sebagai berikut : (Pasal 103)

a.   Serikat Pekerja.

b.  Organisasi Pengusaha.

c.   Lembaga Kerjasama Bipartit.( di tingkat perusahaan)

d.  Lembaga Kerjasama Tripartit. (di tingkat nasional, privinsi, kabupaten/kota)

e.   Peraturan Perusahaan.

f.    Perjanjian Kerja Bersama.

g.   Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

h.  Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk

pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.(Pasal 1 ayat 17  UU No. 13/2003)

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai halhal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Pasal 1ayat 18  UU No.13/2003)

 Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. (Pasal 1ayat 19  UU No.13/2003)

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. (Pasal 1 ayat 20 UU No.13/2003)

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 ayat 21 UU No.13/2003)

Yang dimuat dalam KKB adalah

1.   Hak dan kewajiban pengusaha
2.   Hak dan kewajiban SP serta pekerja
3.    Jangak waktu dan tanggal mulai berkalunya
4.   Tanda tangan para pihak

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Pasal 1 ayat 22 UU No.13/2003)

MACAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  :

a.         Perselisihan hak.

b.        Perselisihan kepentingan.

c.         Perselisihan pemutusan hubungan kerja.

d.        Perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan antara Serikat Pekerja adalah perselisihan antara Serikat Pekerja dengan Serikat Pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. (Pasal 1 ayat 23 UU No.13/2003)

Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. (Pasal 1 24 UU No.13/2003)

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. (Pasal 1 ayat 25 UU No.13/2003)

LANJUTAN PHK SAMPAI MATERI TERAKHIR

CARA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

a.   Penyelesaian melalui Bipatit.

b.  Penyelesaian melalui Mediasi.

c.   Penyelesaian melalui Konsiliasi.

d.  Penyelesaian melalui Arbitrase.

 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Menurut Prof Iman Soepomo, PHK dapat dibagi dalam 4 macam yakni:

a.   PHK oleh pengusaha.

b.  PHK oleh pekerja.

c.   PHK oleh pengadilan.

d.  PHK yang putus demi hukum.

Dari 4 macam PHK tersebut, PHK yang dilakukan oleh pengusaha merupakan PHK yang sering terjadi. Walaupun tindakan PHK dapat diberi pesangon, namun kejadian tersebut tidak disambut gembira oleh pekerja, karena tidak jelas lagi masa depannya. Oleh karena itu pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya harus melalui prosedur hukum yang berlaku.

Ketentuan untuk mem PHK pekerja diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yakni :

1.  Harus ada syarat yang merupakan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat (3)).

2.  Ada alasan

a.     Kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1)).

Ø   Menipu, mencuri, menggelapkan barang perusahaan.

Ø   Memberi keterangan palsu/yang dipalsukan.

Ø   Mabuk, minum minuman keras di perusahaa.

Ø   Melakukan perbuatan asusila/berjudi di perusahaan.

Ø   Menganiaya, mengancam, mengintimidasi kawan sekerja/ pengusaha.

Ø   Membujuk kawan sekerja/pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Ø   Ceroboh, merusak/membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya.

Ø   Membongkar rahasia perusahaan.

Ø   Melakukan perbuatan di perusahaan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Ø   Ceroboh / pengusaha dalam keadaan bahaya.

Kesalahan berat tersebut harus didukung oleh bukti sebagai berikut :

o      Pekerja tertangkap tangan.

o      Pengakuan dari pekerja yang bersangkutan.

o      Bukti lain: laporan kejadian yang dibuat pihak yang berwenang di perusahaan dengan 2 orang saksi.

Hak pekerja yang melakukan kesalahan berat ini adalah : berhak atas uang penggantian hak yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4).

b.     Kesalahan Ringan (Pasal 161 ayat (1))

Ø   Melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama setelah ada peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Ø   Surat peringatan tersebut berlaku minimal 6 bulan kecuali ditetapkan lain (Pasal 161 ayat (2)).

Hak pekerja yang melakukan kesalahan ringan adalah :

-                 Berhak atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2).

-                 Berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

-                 Berhak uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

3.  Memenuhi prosedur tertentu (Pasal 14 ayat (1) dan (2) Kep.Men. No. 150 Tahun 2000).

Permohonan PHK dibuat di atas kertas bermaterai yang memuat :

o      Nama, alamat perusahaan.

o      Nama, alamat yang di PHK.

o      Umur, jumlah keluarga.

o      Masa kerja, tanggal mulai kerja.

o      Upah berakhir.

o      Alasan di PHK.

Telah dijelaskan bahwa menurut ketentuan PHK dapat diberikan pada pekerja bila ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat (3)).

Apabila PHK tadi tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka akan batal demi hukum (Pasal 155 ayat (1)).

Apabila putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, maka pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya (Pasal 155 ayat (2)).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1), pengusaha dilarang melakukan PHK yang alasannya sebagai berikut :

1.        Pekerja sakit menurut keterangan dokter selama 12 bulan terus menerus.

2.        Pekerja menjalankan kewajiban negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.        Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama (naik haji).

4.        Pekerja menikah.

5.        Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, menyusui bayinya.

6.        Pekerja punya pertalian darah/ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan.

7.        Pekerja mendirikan/menjadi anggota/pengurus Serikat Pekerja dalam satu perusahaan.

8.        Pengaduan pekerja pada yang berwajib karena pengusaha melakukan tindakan pidana kejahatan.

9.        Perbedaan paham, agama, aliran, suku, golongan, jenis kelamin, kondisi phisik, status perkawinan dengan pengusaha.

10.    Pekerja cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja.

PHK yang dilakukan dengan alasan-alasan tersebut di atas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan (Pasal 153 ayat (2)).

PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat terjadi bila  :  ( Pasal 154)

a.   Pekerja dalam masa percobaan.

b.  Pekerja mengundurkan diri.

c.   Pekerja mencapai usia pensiun.

d.  Pekerja meninggal dunia.

e.   Kontrak kerjanya habis.

UANG PESANGON, UANG PENGHARGAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN HAK

Dalam hal terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

UANG PESANGON (Pasal 156 ayat (2))

Besarnya uang pesangon diatur sebagai berikut :

   masa kerja < 1 th ……………………….    1 bulan upah

1.    masa kerja 1 th ……….< 2 th ………….   2 bulan upah
2.   masa kerja 2 th ……….< 3 th ………….   3 bulan upah
3.   masa kerja 3 th ……….< 4 th ………….   4 bulan upah
4.   masa kerja 4 th ……….< 5 th ………….   5 bulan upah
5.   masa kerja 5 th ……….< 6 th ………….   6 bulan upah
6.    masa kerja 6 th ……….< 7 th ………….   7 bulan upah
7.   masa kerja 7 th ……….< 8 th ………….   8 bulan upah
8.     masa kerja 8 th ……….< 9 th ………….   9 bulan upah.

UANG PENGHARGAN MASA KERJA (Pasal 156 ayat (3))

Besarnya uang penghargan masa kerja diatur sebagai berikut :

1.      masa kerja 13 th ……….16 th………… 2 bulan upah

2.      masa kerja 16 th ……….19 th………… 3 bulan upah

3.      masa kerja 19 th ……….12 th………...     4 bulan upah

4.      masa kerja 12 th ……….15 th………...     5 bulan upah

5.      masa kerja 15 th ……….18 th………… 6 bulan upah

6.      masa kerja 18 th ……….21 th………… 7 bulan upah

7.      masa kerja 21 th ……….24 th………… 8 bulan upah

8.      masa kerja 24 th atau lebih ……………10 bulan upah.

UANG PENGGANTIAN HAK (Pasal 156 ayat (4))

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja meliputi :

1.  Cuti tahunan yang belum diambil/belum gugur.

2.  Biaya/ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja.

3. Penggantian rumah, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang

penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

4.     Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

DEFINISI :

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunanberupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, mencapai hari tua dan meninggal dunia.

DASAR HUKUM :

o    Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

o    Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

o    Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PROGRAM JAMSOSTEK DAN IURANNYA :

1.   Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

2.   Jaminan Kematian (JK)

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan