ILMU PERUNDANG – UNDANGAN
MENURUT BURKHARDT KREMS, ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT)
ADALAH ILMU PENGETAHUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, YG MERUPAKAN ILMU
YG BERSIFAT INTERDISIPLINER (INTERDISZIPLINARE WISSENSCHAFT VON DER
STAATLICHEN RECHTSSETZUNG)
ILMU PENGETAHUAN PER-UU-AN MERUPAKAN ILMU YG BERHUBUNGAN DG ILMU POLITIK
DAN SOSIOLOGI, SECARA GARIS BESAR DAPAT DIBAGI MENJADI DUA BAGIAN BESAR, YAITU:
1.
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSTHEORIE), YG BERORIENTASI PADA MENCARI
KEJELASAN DAN KEJERNIHAN MAKNA ATAU
PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BERSIFAT KOGNITIF
2.
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSLEHRE), YG BERORIENTASI PADA MELAKUKAN PERBUATAN DALAM HAL
PEMBENTUKAN PER-UU-AN DAN BERSIFAT NORMATIF
BAGIR MANAN & KUNTANA MAGNAR :
PERAT.PERUU ADLH SETIAP PUTUSAN YG DIBUAT,
DITETAPKAN/DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA/PEJA- BAT NEG. YG MEMPUNYAI
(MENJLNKAN) FUNGSI LEGISLATIF SESUAI DG TATA CARA YG BERLAKU
PENGERTIAN
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011:
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PERATURAN TERTULIS YANG MEMUAT
NORMA HUKUM YANG MENGIKAT SECARA UMUM DAN DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA
NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH
PROSES PEMBUATAN PER-UU-AN YANG MENCAKUP
TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN,
PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.
Pengertian Norma
Norma
adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan
sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa
latin, atau kaidah dalam bahasa arab.
Soerjono
Soekanto dan Punardi Purbacaraka mengemukakan bahwa, kaedah adalah patokan atau
ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.
Hans kelsen menurut fungsinya :
· Memerintah (gebietien)
· Melarang (verbietein)
· Mengusahakan (ermachtigen)
· Membolehkan (erlauben)
· Menyimpangkan dari ketentuan.
Hans Kelsen mengembangkan teori Hirearki Norma Hukum (stufentheorie Kelsen) bahwa norma-norma hukumj itu berjenjang-jenjang
dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih
lanjut dan bersifat hipothesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).
Hans Nawinsky mengembangkan teori
tersebut dan membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara (die Stufenordnung der
Rechtsnormen) dalam empat tingkatan:
I. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) atau Grundnorm (menurut teori Kelsen)
II. Staatsgrundgezets (Aturan Dasar/Pokok Negara)
III. Formell Gezets (UU Formal)
IV. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).
1.Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
·
Tidak dibentuk oleh suatu norma
hukumyang lebih tinggi ,tetapi pre-supposed.
·
Norma hukum yang menjadi tempat norma
norma di bawahnya
·
Merupakan dasar bagi pembentukan
konstitusi suatu Negara
·
Syarat bagi berlakunya UUD
2.Staatsgrundgezets (Aturan Dasar/Pokok Negara)
·
Biasanya mengatur hal hal pembagian
kekuasaan negra di puncak pemerintahaan,hubungan antar lembaga Negara.
3. Formell Gezets (UU
Formal)
·
Dibentuk untuk merumusakan aturan
aturan hukum negra
·
Dicantumkannya sanksi baik pidana
maupun pemaksa
·
Dibentuk lembaga legislatif / UU
4.Aturan pelaksana /
aturan otonom
·
Menyelenggarakan ketentuan yang
tercantum dalam UU
·
Aturan pelaksana bersumber dari
delegasi wewenang
·
Aturan otonom berdasarkan atribusi
wewenang
Asas peraturan perundang – undangan
- Lex superior derogate legi inferiori : suatu ketentuan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan uu yang lebih tinggi.
- Lex posterior derogate legi priori : ketentuan perundang undangan yang ditetapakan kemudian mengalahkan ketentuan yang lebih dahulu
- Lex specialis derogate legi generalli : ketentuan yang khusus mngesampingkan ketentuan yang umum
- Non- rektroaktif :uu tidak boleh berlaku surut.
Organ Pembentuk Peraturan Perundang –
undangan Indonesia
- MPR
- Presiden
- DPR
- DPD
- Kementrian Negara
- Kepala Daerah (prov,kota,kab)
- DPRD
- Lembaga Pemerintah non kementrian MA,MK, BPK ,dll
Evolusi Hierarki Peraturan
Per-uu-an RI
1. Yang diatur dalam
UUD 1945
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah pengganti UU (perpu)
c. Peraturan pemerintah
d. Perda dll
2. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
a. UUD 1945
b.
Tap MPR
c.
UU/PERPU
d.
Peraturan Pemerintah
e.
keputusan presiden :
·
Peraturan mentri
·
Instruksi mentri
3. Tap MPR No. III/MPR/2000
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. ketetapan MPR RI
c. Undang-undang.
d. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perpu)
e. peraturan pemerintah
f keputusan presiden
g. Perda
4. UU No 10 Tahun 2004
a.
UUD Negara RI
b.
UU/Peraturan pemerintah pengganti UU/PERPU
c.
peraturan pemerintahan
d. peraturan presiden
e.
peraturan daerah :
·
Prov
·
Kab/kota
·
Desa
Sistem Hukum Nasional Indonesia (MOH.
MAHFUD MD)
Adalah sisitem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang
meliputi semua unsusr unsur hukum (isi, struktur,budaya, sarana dan semua sub
unsurnya) dan saling berkaitan satu sama lainnya dan sumbernya adalah pembukaan
dan pasal pasal UUD RI 1945
UUD adalah Konstitusi
Konstitusi dalam arti luas adalah terdiri atas UUD sebgai
konstitusi tertulis bserta nilai nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis
yang hidup sebgai konvensi ketatanegraan dalam praktek penyelenggaaran Negara seharai
hari (JIMLY ASSHIDDIQIE).
Apabila UUD dihubungkan dangan pengrtian konstitusi maka UUD
itu adalah konstitusi yang tertulis, dan dalam arti ini konstitusi bisa disebut
bersifat Yuridis.
Syarat UUD :
- Syarat bentuknya : Naskahnya tertulis dalam suatu Negara
- Syarat isinya : bersifat mendasar
Periode Perubahan UUD :
1)
Periode 1 (1945-1949) : naskah asli
UUD tanpa penjelasan resmi ,penjelasan tentang UUD 1945 ( uud tdk secara
kseluruhan) Bkn sebagai Penjelasan
UUD 1945 (UUD 1945 keseluruhannya)
2)
Periode 2 (1949 – 1950 ) :UUD RIS
3)
Periode 3 ( 1950 – 1959 ) : UUD S
1950
4)
Periode 4 ( 1959 – 1999 ) : UUD 1945
di tambah penjelasan
5)
Periode 5 ( 1999 – 2000 ) : UUD 1945
di tambah perub 1 1h 1999
6)
Periode 6 (2000 – 2001 ) :UUD 1945 di
tambah prub 1 /1999 dan prub 2/2000
7)
Periode 7 (2001 – 2002 ) :UUD 1945 +
prub 1 + prub 2 + prub 3
8)
Periode 8 ( 2002 – sampai saat ini.
Asas – asas Peraturan Peruu
Atamimi, dalam disertasinya mengemukakan, bahwa asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut meliputi :
a. Asas-asas formal
dengan perincian:
(1) asas tujuan yang jelas;
(2) asas perlunya pengaturan;
(3) asas organ/lembaga yang tepat;
(4) asas materi muatan yang tepat;
(5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
(6) asas dapatnya dikenali.
b. Asas-asas
material, dengan perincian:
(1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
(2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
(3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar atas Hukum; dan
(4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem
Konstitus
Menurut I. C. Van Der Vlies dalam pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ada beberapa asas formal dan material yang harus perhatikan
antara lain sebagai berikut:
1.
Asas Formal
a. asas tujuan yang jelas.
b. asas lembaga yang tepat.
c. asas perlunya pengaturan.
d. asas dapat dilaksanakan.
e. asas konsensus.
2.
Asas Material
a) asas terminologi dan sistematika
yang benar.
b) asas dapat dikenali
c) asas perlakuan yang sama di depan
hukum.
d) asas kepastian hukum.
e) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan
keadaan individu.
Landasan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan
sekurang-kurangnya memuat:
A. Landasan Filosofis
Peraturan perundang-undangan dikatakan
mempunyai landasan folosofis ( filisofische grondslag ) apabila rumusannya atau
normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan
alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan
hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan
kehidupan ( way of life ), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.
B. Landasan Sosiologis
Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai
landasan sosiologis ( sociologische groundslag ) apabila ketentuan-ketentuannya
sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat., tata nilai, dan
hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.
C Landasan Yudiris
Peraturan perundang-undangan dikatakan
mempunyai landasan yuridis ( rechtsground ) apabila mempunyai dasar hukum,
legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi
derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan apakah peraturan yang
dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenganannya.
ASAS MATERI MUATAN PER-UU-AN
1.PENGAYOMAN : HARUS BERFUNGSI MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN UTK MENCIPTAKAN KETENTRAMAN MASY.
2.KEMANUSIAAN : HARUS MENCERMINKAN PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN HAM SERTA HARKAT DAN
MARTABAT SETIAP WN/PENDUDUK INDONESIA SECARA PROPORSIONAL.
3.KEBANGSAAN : HARUS MENCERMINKAN
SIFAT DAN WATAK BANGSA INDONESIA YG PLURALISTIK DG TETAP MENJAGA PRINSIP NKRI.
4.KEKELUARGAAN : HARUS MENCERMINKAN MUSYAWARAH UTK MENCAPAI MUFAKAT DLM SETIAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
5.KENUSANTARAAN : SISTEM HK NASIONAL YG BERDSRKAN PANCASILA. MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN
SELURUH WILAYAH INDONESIA DAN MATERI MUATAN PERAT PER-UU-AN YG DIBUAT DI
DAERAH MERPKAN BAGIAN DR SISTEM HK
NASIONAL YG BERDSRKAN PANCASILA.
6.BHINNEKA TUNGGAL IKA : HRS MEMPERHATIKAN KERAGAMAN PENDUDUK, AGAMA, SUKU/GOLONGAN, KONDISI
KHUSUS DAERAH DAN BUDAYA KHUSUSNYA YG MENYANGKUT MASALAH-MASALAH SENSITIF DLM KEHIDUPAN
BERMASY, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
7.KEADILAN : HARUS TERCERMIN SECARA PROPORSIONAL BAGI
SETIAP WARGA NEGARA TANPA KECUALI.
8. KESAMAAN KEDUDUKAN DLM HK DAN
PEMERINTAHAN : TDK BOLEH BERISI HAL-HAL YG BERSIFAT
MEMBEDAKAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG AGAMA, SUKU, RAS, GOLONGAN, GENDER ATAU
STATUS SOSIAL.
9.KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM : HARUS DAPAT MENIMBULKN KETERTIBAN DLM
MASYARAKAT MELALUI JAMINAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM.
10.KESEIMBANGAN, KESERASIAN/ KESELARASAN : HARUS TERCERMIN ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU/MASY DG KEPENTINGAN
BGS/NEGARA.
*PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
(PERPU)
PENGERTIAN: BERDASARKAN PASAL. 1 ANGKA . 4 UU
NO. 12 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG
MEMAKSA.
PASAL. 22 UUD 1945, MENYATAKAN :
(1) DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA PRESIDEN BERHAK MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(2) PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN YANG BERIKUT;
(3) JIKA TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN MAKA PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS DICABUT
(PERPU)
PENGERTIAN: BERDASARKAN PASAL. 1 ANGKA . 4 UU
NO. 12 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG
MEMAKSA.
PASAL. 22 UUD 1945, MENYATAKAN :
(1) DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA PRESIDEN BERHAK MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(2) PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN YANG BERIKUT;
(3) JIKA TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN MAKA PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS DICABUT
ISTILAH HAL IHWAL
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ADALAH KEADAAN
YANG DITAFSIRKAN SECARA SUBJEKTIF DARI SUDUT PANDANG PRESIDEN/PEMERINTAH,
DISATU PIHAK KARENA :
1. PEMERINTAH SANGAT MEMBUTUHKAN SUATU UNDANG-
UNDANG UNTUK TEMPAT MENUANGKAN SESUATU
KEBIJAKAN YANG SANGAT PENTING DAN MENDESAK BAGI
NEGARA , TETAPI DI LAIN PIHAK :
2. WAKTU ATAU KESEMPATAN YANG TERSEDIA UNTUK
MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TIDAK MENCUKUPI SEBAGAIMANA MESTINYA.
DARI SEGI SUBSTANSINYA --------- PERPU ADALAH UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (WET IN MATERIELE ZIN) SEBAB SUBSTANSI NORMA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA ADALAH MATERI UNDANG-UNDANG BUKAN MATERI PERATURAN PEMERINTAH. MATERI NORMATIF TERSEBUT DITUANGKAN DALAM BENTUK PERATURAN PEMER INTAH HANYA BERSIFAT SEMENTARA WAKTU SAJA SEHINGGA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR DALAM PERSIDANGAN YANG BERIKUT, JIKA TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN DPR MAKA PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS DICABUT OLEH PRESIDEN. JADI SUBSTANSINYA ADALAH UNDANG-UNDANG, TETAPI BENTUK FORMALNYA ADALAH PP.
1. PEMERINTAH SANGAT MEMBUTUHKAN SUATU UNDANG-
UNDANG UNTUK TEMPAT MENUANGKAN SESUATU
KEBIJAKAN YANG SANGAT PENTING DAN MENDESAK BAGI
NEGARA , TETAPI DI LAIN PIHAK :
2. WAKTU ATAU KESEMPATAN YANG TERSEDIA UNTUK
MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TIDAK MENCUKUPI SEBAGAIMANA MESTINYA.
DARI SEGI SUBSTANSINYA --------- PERPU ADALAH UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (WET IN MATERIELE ZIN) SEBAB SUBSTANSI NORMA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA ADALAH MATERI UNDANG-UNDANG BUKAN MATERI PERATURAN PEMERINTAH. MATERI NORMATIF TERSEBUT DITUANGKAN DALAM BENTUK PERATURAN PEMER INTAH HANYA BERSIFAT SEMENTARA WAKTU SAJA SEHINGGA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR DALAM PERSIDANGAN YANG BERIKUT, JIKA TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN DPR MAKA PERATURAN PEMERINTAH ITU HARUS DICABUT OLEH PRESIDEN. JADI SUBSTANSINYA ADALAH UNDANG-UNDANG, TETAPI BENTUK FORMALNYA ADALAH PP.
YANG DIMAKSUD DENGAN PERSIDANGAN YANG BERIKUT, MENURUT
PENJELASAN PASAL. 52 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2011 ADALAH MASA SIDANG
PERTAMA DPR SETELAH
PERATURAN PEMERINTAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG DITETAPKAN.
MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SAMA DENGAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG. (PASAL. 11 UU NO. 12 TAHUN 2011.
4. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
MENURUT PASAL. 1 ANGKA 5 UU NO. 12 TAHUN 2011,
PERATURAN PEMERINTAH ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA MESTINYA.
MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SAMA DENGAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG. (PASAL. 11 UU NO. 12 TAHUN 2011.
4. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
MENURUT PASAL. 1 ANGKA 5 UU NO. 12 TAHUN 2011,
PERATURAN PEMERINTAH ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA MESTINYA.
MATERI MUATAN
PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN PASAL. 12 UU NO. 12
TAHUN 2011 ADALAH BERISI TENTANG
MATERI UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA
MESTINYA.
DALAM PENJELASAN PASAL TERSEBUT DINYATAKAN BAHWA YANG
DIMAKSUD DENGAN MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA MESTINYA ADALAH PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG ATAU
UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
SEPANJANG DIPERLUKAN DENGAN TIDAK
MENYIMPANG DARI MATERI YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN.
PERATURAN PEMERINTAH DIADAKAN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG OLEH KARENANYA TIDAK MUNGKIN BAGI PRESIDEN UNTUK MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH SEBELUM ADA UNDANG-UNDANGNYA . JADI UU SELALU MENDAHULUI PP ATAU PP HANYA DAPAT DIBENTUK ATAS DASAR PERINTAH UNDANG-UNDANG.
PERATURAN PEMERINTAH MERUPAKAN BENTUK DELEGATED LEGISLATION ATAU KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN OLEH PRINCIPAL LEGISLATOR ATAU PEMBENTUK UNDANG-UNDANG KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN YANG AKAN MENJALANKAN (EKSEKUTIF) UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN.
PERATURAN PEMERINTAH DIADAKAN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG OLEH KARENANYA TIDAK MUNGKIN BAGI PRESIDEN UNTUK MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH SEBELUM ADA UNDANG-UNDANGNYA . JADI UU SELALU MENDAHULUI PP ATAU PP HANYA DAPAT DIBENTUK ATAS DASAR PERINTAH UNDANG-UNDANG.
PERATURAN PEMERINTAH MERUPAKAN BENTUK DELEGATED LEGISLATION ATAU KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN OLEH PRINCIPAL LEGISLATOR ATAU PEMBENTUK UNDANG-UNDANG KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN YANG AKAN MENJALANKAN (EKSEKUTIF) UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN.
5. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
BERDASARKAN PASAL. 1 ANGKA 6 UU NO. 12 TAHUN 2011, PERATURAN PRESIDEN ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DALAM MENYELENGGARAKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
BERDASARKAN PASAL. 1 ANGKA 6 UU NO. 12 TAHUN 2011, PERATURAN PRESIDEN ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DALAM MENYELENGGARAKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
SELAIN PERPRES,
DIKENAL JUGA KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES), SEBELUM DITETAPKANNYA UU NO. 10 TAHUN 2004,
MAUPUN UU NO. 12 TAHUN 2011, HANYA
DIKENAL KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
SEBAGAI BENTUK PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN BAIK YANG BERSIFAT
MENGATUR (REGELING) MAUPUN YANG
BERSIFAT PENETAPAN ADMINISTRATIF (BESCHIKKING) . PADAHAL SESUNGGUHNYA DARI KEDUA BENTUK REGELING DAN BESCHIKKING,
MEMPUNYAI KONSEKUENSI HUKUM YANG
BERBEDA, OLEH KARENANYA
PROF.DR.JIMLY ASSHIDDIQIE,
MEMBERIKAN SARAN AGAR DIBEDAKAN ANTARA REGELING DENGAN
BESCHIKKING , DENGAN
ALASAN :
PERTAMA : BAHWA PENGGUNAAN NOMENKLATUR UNTUK BENTUK HUKUM YANG BERISI NORMA YANG MENGATUR
HARUSLAH PERATURAN BUKAN
KEPUTUSAN SEDANGKAN UNTUK BENTUK HUKUM YANG
BERSIFAT
PENETAPAN TIDAK BOLEH DISEBUT PERATURAN,
KARENA SIFATNYA TIDAK MENGATUR.
KEDUA : UPAYA HUKUM UNTUK MELAWAN PRODUK PERATURAN DISEBUT SEBAGAI PENGUJIAN
PERATURAN (JUDICIAL REVIEU) SEDANGKAN UPAYA HUKUM UNTUK MELAWAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA (BESCHIKKING) ADALAH MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN BERISI MATERI YANG DIPERINTAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH, ATAU MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN. (PASAL, 13 UU NO. 12 TAHUN 2011).
PADA PENJELASAN PASAL TERSEBUT DINYATAKAN BAHWA PERATURAN PRESIDEN DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT PERINTAH UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH SECARA TEGAS MAUPUN TIDAK TEGAS DIPERINTAHKAN PEMBENTUKANNYA.
PENETAPAN TIDAK BOLEH DISEBUT PERATURAN,
KARENA SIFATNYA TIDAK MENGATUR.
KEDUA : UPAYA HUKUM UNTUK MELAWAN PRODUK PERATURAN DISEBUT SEBAGAI PENGUJIAN
PERATURAN (JUDICIAL REVIEU) SEDANGKAN UPAYA HUKUM UNTUK MELAWAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA (BESCHIKKING) ADALAH MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN BERISI MATERI YANG DIPERINTAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH, ATAU MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN. (PASAL, 13 UU NO. 12 TAHUN 2011).
PADA PENJELASAN PASAL TERSEBUT DINYATAKAN BAHWA PERATURAN PRESIDEN DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT PERINTAH UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH SECARA TEGAS MAUPUN TIDAK TEGAS DIPERINTAHKAN PEMBENTUKANNYA.
PERPRES DAPAT
DIBENTUK ATAS DASAR PERINTAH SECARA TEGAS DARI UU MAUPUN PP, DAN SECARA TIDAK
TEGAS DIPERINTAHKAN PEMBENTUKANNYA,
ARTINYA , DENGAN DEMIKIAN ADA 2
(DUA) PERPRES, YAITU PERPRES YANG
BERSUMBER DARI DELEGASI PENGATURAN DARI UU
MAUPUN PP, DAN PERPRES BERSUMBER DARI ATRIBUSI KEWENANGAN, ARTINYA PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA.
PADA PERPRES YANG DIBENTUK BERDASARKAN ATRIBUSI KEWENANGAN , MAKA PRESIDEN MEMILIKI RUANG GERAK KEWENANGAN DISKRESI ( DISCRETIONARY POWER) BERDASARKAN PRINSIP FREIES ERMESSEN ATAU BELIEDSVRIJHEID UNTUK BERKREASI. ASALKAN HAL ITU DALAM BATAS-BATAS : KEBUTUHAN YANG RASIONAL, OBJEKTIF, WAJAR (REASONABLE) DAN SEWAJARNYA (PROPORSIONAL).
PRESIDEN DAPAT BERINISIATIF UNTUK MENGELUARKAN PERPRES YANG DIBUTUHKAN, KECUALI JIKA MATERI YANG HENDAK DIATUR ITU TERMASUK KATEGORI MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG, TENTU PRESIDEN TIDAK DAPAT MENUANGKANNYA DALAM BENTUK PERPRES.
PADA PERPRES YANG DIBENTUK BERDASARKAN ATRIBUSI KEWENANGAN , MAKA PRESIDEN MEMILIKI RUANG GERAK KEWENANGAN DISKRESI ( DISCRETIONARY POWER) BERDASARKAN PRINSIP FREIES ERMESSEN ATAU BELIEDSVRIJHEID UNTUK BERKREASI. ASALKAN HAL ITU DALAM BATAS-BATAS : KEBUTUHAN YANG RASIONAL, OBJEKTIF, WAJAR (REASONABLE) DAN SEWAJARNYA (PROPORSIONAL).
PRESIDEN DAPAT BERINISIATIF UNTUK MENGELUARKAN PERPRES YANG DIBUTUHKAN, KECUALI JIKA MATERI YANG HENDAK DIATUR ITU TERMASUK KATEGORI MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG, TENTU PRESIDEN TIDAK DAPAT MENUANGKANNYA DALAM BENTUK PERPRES.
6. PERATURAN DAERAH (PERDA)
PERATURAN DAERAH PROVINSI ADALAH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DENGAN
PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR (PASAL. 1 ANGKA 7
UU NO. 12 TAHUN 2011).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADALAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /
KOTA DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA
(PASAL. 1 ANGKA 8 UU NO. 12 TAHUN 2011).
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERISI MATERI MUATAN DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN SERTA MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH DAN/ATAU PENJABARAN LEBIH LANJUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI (PASAL. 14 UU NO. 12 TAHUN 2011)
MENURUT PASAL. 136
AYAT (2), AYAT (3) DAN AYAT (4) UU NO.
32 TAHUN 2004,
BAHWA PERDA DIBENTUK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN.
PERDA MERUPAKAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN MEMPERHATIKAN CIRI KHAS MASING-MASING DAERAH.
PERDA DILA RANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
BAHWA PERDA DIBENTUK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN.
PERDA MERUPAKAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN MEMPERHATIKAN CIRI KHAS MASING-MASING DAERAH.
PERDA DILA RANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
BERDASARKAN PASAL. 15
AYAT (2) DAN
AYAT (3) UU NO. 12 TAHUN 2011, MENYATAKAN BAHWA : PERDA PROVINSI MAUPUN PERDA KABUPATEN/KOTA
DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN
PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA
DENDA PALING BANYAK
Rp. 50.000.000 (LIMA PULUH
JUTA RUPIAH);
SELAIN ITU DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA DENDA SELAIN YANG DIATUR DALAM UU TERSEBUT, SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA ;
ADAPUN ANCAMAN HUKUMAN YANG DIATUR DALAM PASAL. 143 UU NO. 32 TAHUN 2004, PADA DASARNYA ADALAH SAMA DENGAN PASAL. 15 UU NO. 12 TAHUN 2011, AKAN TETAPI SECARA SPESIFIK PADA PASAL. 143 AYAT (1) UU NO. 32 TAHUN 2004, DINYATAKAN BAHWA PERDA DAPAT MEMUAT KETENTUAN TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKKAN HUKUM SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ARTINYA PENGENAAN SANKSI TAMBAHAN DALAM BENTUK PEMBEBANAN BIAYA KEPADA PELANGGAR PERDA DI LUAR KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PIDANA.
SELAIN ITU DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA DENDA SELAIN YANG DIATUR DALAM UU TERSEBUT, SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA ;
ADAPUN ANCAMAN HUKUMAN YANG DIATUR DALAM PASAL. 143 UU NO. 32 TAHUN 2004, PADA DASARNYA ADALAH SAMA DENGAN PASAL. 15 UU NO. 12 TAHUN 2011, AKAN TETAPI SECARA SPESIFIK PADA PASAL. 143 AYAT (1) UU NO. 32 TAHUN 2004, DINYATAKAN BAHWA PERDA DAPAT MEMUAT KETENTUAN TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKKAN HUKUM SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ARTINYA PENGENAAN SANKSI TAMBAHAN DALAM BENTUK PEMBEBANAN BIAYA KEPADA PELANGGAR PERDA DI LUAR KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PIDANA.
Berdasarkan
ketentuan UU 12/2011, UU 27/2009 dan Tata Tertib DPR tersebut, kami sarikan
proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:
1. RUU
dapat berasal dari DPR atau Presiden.
2. RUU
dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. RUU
yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga
pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
4. RUU
tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh
Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka
waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya.
5. Setiap
RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU
atau pencabutan Perpu.
6. Pimpinan
DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR
dalam rapat paripurna
7. DPR
dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan,
persetujuan dengan perubahan, atau penolakan
8. Selanjutnya
RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
9. Pembicaraan
tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan
Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus
10. Kegiatan
dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan
daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi
11. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna berisi:
a.
penyampaian
laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil
Pembicaraan Tingkat I;
b.
pernyataan
persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang
diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c.
pendapat akhir Presiden yang disampaikan
oleh menteri yang mewakilinya.
12. Bila
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan
suara terbanyak
13. RUU
yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber
daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan
melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja.
14. Dalam
penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat
berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui
pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
15. RUU
yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada
Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta
diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia
SISTEMATIKA
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
KERANGKA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1.
Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2.
Jabatan Pembentuk
PeraturanPerundang-undangan
3.
Konsiderans
4.
Dasar, Hukum
5.
Diktum
C. BATANG TUBUH
1.
Ketentuan Umum
2.
Materi Pokok yang Diatur
3.
Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
4.
Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
5.
Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (Jika
diperlukan)
F. LAMPIRAN (Jika
diperlukan)
A. JUDUL
Judul Peraturan Perundangundangan
memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahunpengundangan atau
penetapan, dan nama Peraturan Perundangundangan. Nama Peraturan
Perundangundangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan
Perundang-undangan. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:
PERATURAN
DAERAH KOTA…..NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
TAMAN
KOTA
Pada judul Peraturan
Perundang-undangan perubahan ditambahkan frase perubahan atas
depan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah,
Contoh
PERATURAN
DAERAH KOTA…NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN
NOMOR 15 TAHUN 2002TENTANG TAMAN KOTA
Jika Peraturan Perundangundangan
yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan
Perundangundangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan
Perundangundangan yang diubah.
CONTOH
PERATURAN
DAERAH KOTA…NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH PENYEDIAN ARENA BERMAIN ANAK
Pada
judul Peraturan Perundang-undangan pencabutan disisipkan kata pencabutan di
depan nama Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
Contoh,
PERATURAN
DAERAH KOTA…NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN NOMOR 15 TAHUN 2002TENTANGTAMAN KOTA
B. PEMBUKAAN
Pembukaan Peraturan Perundangundangan terdiri atas:
1.
Frase
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2.
Jabatan
Pembentuk Peraturan Perundangundangan;
3.
Konsiderans;
4.
Dasar
Hukum; dan
5.
Diktum.
1.
Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha
Esa
Pada
pembukaan tiap jenis Peraturan Perundangundangan sebelum nama jabatan pembentuk
Peraturan Perundangundangan dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah marjin
2.
Jabatan Pembentuk Peraturan
Perundangundangan
Jabatan
pembentuk Peraturan Perundangundangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
yang
diletakkan
di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.10
3.
Konsiderans
Konsiderans
diawali dengan kata Menimbang.
Konsiderans
memua uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundangundangan.
Pokok-pokok
pikiran pada konsiderans UndangUndang atau peraturan daerah memuat unsure
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.11
Pokok-pokok
pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu
untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar
belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundangundangan tersebut. Lihat juga
Nomor
Jika
konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran
dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
Tiap-tiap
pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat
yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
Menimbang:
a. bahwa….;
b.
bahwa….;
c.
bahwa….;
4.
Dasar Hukum
· Dasar
hukum diawali dengan kata Mengingat.
· Dasar
hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan
Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan
Perundangundangan tersebut.
· Peraturan
Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan
Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
· Peraturan
Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang
akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi
belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.13
· Jika
jumlah Peraturan Perundangundangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu,
urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundangundangan
dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.
· Dasar
hukum yang diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau
beberapa pasal yang berkaitan Frase UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf
u ditulis dengan huruf kapital.
Contoh
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945;
Dasar
hukum yang bukan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul Peraturan
Perundang-undangan. Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf
kapital. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda
baca kurung.
Contoh:
Mengingat:
1. . ….;
2.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4316);
5.
diktum
Diktum
terdiri atas:
a. Kata
Memutuskan;
b. Kata
Menetapkan;
c. Nama
Peraturan Perundangundangan.
· Kata
Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku
kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah
marjin.
C. BATANG
TUBUH
Batang
tubuh Peraturan Perundangundangan memuat semua substansi Peraturan
Perundangundangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).
Pada
umumnya substansidalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
1)
Ketentuan Umum;
2)
Materi Pokok yang Diatur;
3)
Ketentuan Pidana (Jika diperlukan);
4)
Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan);
5)
Ketentuan Penutup.
Beberapa catatan penting mengenai
batang tubuh Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab
ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan,
diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat
dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
Substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
Jika norma yang memberikan sanksi
administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi
administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam
satu bab.21
Sanksi
administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Saksi keperdataan dapat berupa,
antara lain, ganti kerugian. Pengelompokkan materi Peraturan
Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam
buku, bab, bagian, dan
paragraf. Jika Peraturan Perundangundangan mempunyai
materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal
(-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan
kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
Pengelompokkan
materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraph dilakukan atas dasar kesamaan
materi.
Urutan
pengelompokan adalah sebagai berikut:
a. bab
dengan pasal (- pasal) tanpa bagian dan paragraf,
b. bab
dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf-, atau
c. bab
dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
Ciri – ciri Bahasa Perundang
undangan :
1.
Lugas
dan pasti untuk menghindari kesamaan arti
2.
Bercorak
hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai
3.
Objektif
(tidak emosi dalam menggungkapkan maksud tujuan )
4.
Memberikan
definisi atau batasan pengertian secara cermat
5.
Penulisan
kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal