CONTOH SURAT KUASA & GUGATAN PTUN

CONTOH SURAT KUASA PTUN

SURAT KUASA

No. /SK.KHS/PTUN/IXI/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          : 

Umur                           :

Pekerjaan                    :

Kewarganegaraan      :

Alamat                         :

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada………….., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “………..”, beralamat di …………., untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

---------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengurus kepentingan pemberi kuasa untuk mengurus perkara : “Atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 780/SK/TUN/XII/2011 tertanggal 4 JANUARI 2011, Tentang penolakan penerbitan Sertifikat atas sisa tanah 250 M² atas nama ………oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional ………”.

 Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan, menghadap pejabat-pejabat, menghadap maupun mengadiri semua persidangan di Pengadilan, menghadap instansi-instansi, menghadap hakim-hakim, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan segala permohonan, mengajukan segala keterangan yang di perlukan, mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, mengajukan memori banding atau kontra memori banding, mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa dengan malakukan perbuatan hukum berupa pencabutan gugatan, meminta penetapan-penetapan, izin membaca berita acara perkara, dan segala perbuatan lain yang penting dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat melakukan perbuatan yang umumnya dapat dilakukan oleh penerima kuasa/wakil untuk kepentingan diatas, juga mengajukan Banding dan Kasasi.

Demikian surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi dan seterusnya menurut hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1812 KUH Perdata dan menurut syarat-syarat lainya ditetapkan dalam Undang-undang.

                                                                                       Semarang, 5 September 2010.

PENERIMA KUASA                                                          PEMBERI KUASA

            ……….S.H                                                             .....................
_________________________________________________________________________________

SURAT GUGATAN

                                                                                    .........., 25 November 2013

 Kepada

Yth. Bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jl…..

.........

Kode Pos….

 Hal : Gugatan

 Dengan hormat,

Nama                                     : ............

Kewarganegaraan               : Indonesia

Pekerjaan                              : .............

Alamat                                  : ................

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

...................................S.H

Advokat dan Pengacara dari kantor ………………………………………………………… bertindak dan untuk atas nam……………………..selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

......................................

Nama                                     : ......................

Kewarganegaraan                : .......................

Pekerjaan                              : ........................................

Alamat                                  : ..................................

Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT.

 DASAR GUGATAN

1.  ...............................................

2.        Surat Keputusan tersebut adalah :

...........................................................................................................

...............................................................................................

3.        ..............................................................

…………………………………………………………….

ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal ....................................................

1..............................................................................

2.        ...........................................................................

3.        .........................................

 4.        ........................................................

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut ;

Ø     Menuntut agar tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, karena dengan keluarnya SK tersebut pemasukan penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik.

Ø     Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat; dengan alasan agar  perkara ini tidak semakin berlarut-larut mengigat penggugat harus menghidupi keluarganya.

Ø     Bahwa karena surat keputusan tergugat telah tidak sesuai dengan peraturana perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan demi hukum SK …………………………………………..

Ø     Penggugat memohon PTUN ……………………………………………

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara ........................... berkenan memutuskan :

I.        Dalam Menyatakan Keputusan Batal demi hukum.

Menyatakan batal atau tidak sah SK tergugat, yaitu ………………………………………………

   II.    Dalam Pokok Perkara .

1.       Menghukum tergugat untuk mencabut kembali SK No. ………………………………………

2.       Menghukum tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. ……………………………

3.       Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,-00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini.

4.       Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan putusan lain yang adil

menurut hukum

                                                                                                                Hormat                                                                                                                  

                                                                                                            Penggugat,